ESANDAR, Jakarta – Dalam sebuah cuitan, Presiden Donald Trump telah meminta Departemen Perdagangan AS meninjau soal pelarangan atas perusahaan AS melakukan bisnis dengan raksasa telekomunikasi asal negeri tirai bambu, ZTE. Nampaknya upaya negosiasi Cina dalam Perang Dagang AS – Cina telah membuahkan hasil.
Presiden Donald Trump mengatakan dia bekerja sama dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk menjaga ZTE Corp agar tetap bisa menjalankan bisnis. Sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup yang luar biasa kepada raksasa telekomunikasi Cina ini.
Presiden Xi dari Cina, dan saya, bekerja sama untuk memberikan secara besar-besaran perusahaan telepon Tiongkok, ZTE agar kembali berbisnis, secepatnya. Terlalu banyak pekerjaan di Cina yang hilang. Departemen Perdagangan telah diperintahkan untuk menyelesaikannya!, demikian cuitan yang diunggah pada Minggu di pagi hari tanggal 13 Mei 2018.
Sebagaimana cuitan tersebut, nampaknya Presiden Donald Trump telah meminta Departemen Perdagangan agar meninjau kembali soal hambatan perdagangan dimana melarang perusahaan Amerika melakukan bisnis dengan perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini. Departemen Perdagangan juga telah diperintahkan untuk “menyelesaikannya” hal tersebut seraya menambahkan penekanan isu “Terlalu banyak pekerjaan di Cina yang hilang”.
Pernyataan Donald Trump ini memang mengejutkan, setelah kurang dari sebulan ZTE dipukul dengan larangan itu. Departemen Perdagangan memerintahkan perusahaan AS untuk berhenti mengekspor ke ZTE pada pertengahan April, dengan mengatakan bahwa perusahaan Cina tersebut telah melanggar persyaratan penyelesaian permukiman pada 2017 untuk penghindaran sanksi AS atas penjualan sebelumnya ke Iran.
Bisnis ZTE sendiri memang bergantung pada impor komponen dari raksasa teknologi AS seperti Qualcomm Inc. dan Intel Corp. senilai milyaran dolar AS. Dengan adanya larangan tersebut, menimbulkan ancaman kelangsungan hidup aktifitas produksinya. Pekan lalu, perusahaan itu mengatakan telah menghentikan operasi bisnis utama.
The Wall Street Journal melaporkan Sabtu bahwa terkait isu larangan tinggal, ZTE telah mengatakan kepada pemerintah AS bahwa hal tersebut merupakan masalah proses dan ada kesalahan pada sumber daya manusia, bukan sebagai sesuatu rencana penipuan oleh perusahaan secara sistematis. Mereka bertanggung jawab atas penyimpangan sepenuhnya sesuai dengan penyelesaian 2017, menurut kepada seseorang yang akrab dengan masalah ini. Perusahaan juga percaya bahwa larangan itu adalah hukuman yang tidak proporsional, kata orang ini. Departemen Perdagangan AS sendiri telah mengatakan sedang meninjau permintaan tinggal. (Lukman Hqeem)