ESANDAR, Jakarta – Michael Bloomberg, menilai reformasi perpajakan AS lewat UU Pajak yang baru, merupakan kebijakan Fiskal pemerintahan Donald Trump yang blunder, kesalahan praktik ekonomi.
Mantan Walikota New York ini berpendapat bahwa rancangan undang-undang pajak baru yang diusung Partai Republik adalah sebuah blunder senilai 1 triliun dolar AS.
Dalam tulisannya yang dirilis situs Bloomberg, media yang didirikan dan dimilikinya hingga kini, Bloomberg menceritakan tentang satu ruangan yang dipenuhi para CEO perusahaan-perusahaan AS lalu diminta oleh editor The Wall Street Journal untuk mengangkat tangan jika menurut mereka pemotongan pajak perusahaan yang sedang dipertimbangkan di Kongres akan membuat mereka menginvestasikan dananya lebih banyak. Ternyata sangat sedikit yang mengangkat tangannya.
Saat itu Gary Cohn, penasihat ekonomi Presiden Donald Trump juga hadir dan dia bertanya, “Mengapa tangan yang lain tidak naik?”. Menurut Bloomberg, jawabannya adalah, “Kami tidak membutuhkan uang.”
Perusahaan-perusahaan AS memiliki catatan jumlah cadangan kas hampir $2,3 triliun. Angka tersebut telah meningkat dengan mantap sejak resesi berakhir pada tahun 2009, dan sekarang dua kali lipat dari tahun 2001. Alasan mengapa para CEO tidak menginvestasikan lebih banyak aset likuid mereka tidak ada hubungannya dengan tarif pajak.
Para CEO tidak menunggu pemotongan pajak untuk “memulai ekonomi” – sebuah frase favorit para politisi yang tidak pernah menjalankan perusahaan – atau untuk mengangkat kenaikan gaji. Adalah sebuah fantasi murni untuk berpikir bahwa RUU pajak baru akan menghasilkan upah dan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, seperti yang telah dijanjikan oleh Partai Republik. Seandainya para anggota Kongres benar-benar mendengarkan para eksekutif perusahaan atau ekonom yang mempelajari masalah ini dengan saksama, mungkin semua itu akan disadari oleh mereka.
Sebagai gantinya, Kongres melakukan apa yang selalu dilakukannya: politik lebih dulu. Setelah menghabiskan sembilan bulan pertama tahun ini mengupayakan pencabutan Obamacare tanpa mengadakan dengar pendapat, mengindahkan analisis independen atau mencari masukan dari Demokrat, Partai Republik mengambil pendekatan yang sama terhadap reformasi pajak versi mereka.
Departemen Keuangan mengklaim memiliki lebih dari 100 staf profesional yang telah bekerja sepanjang waktu untuk menganalisis rancangan pemotongan pajak. Jika benar, kerja keras mereka pasti sudah ditekan sedemikian. Analisis yang hanya satu halaman tipis yang dirilis Treasury (Departemen Keuangan AS), yang menerima proyeksi ekonomi yang bertentangan realita dari Gedung Putih untuk mengklaim bahwa pemotongan pajak kelak akan membayar dirinya sendiri. Analisis tersebut juga disertai sejumlah dokumen yang bermuatan politik yang berarti, menurut Bloomberg, sebuah malpraktik ekonomi, begitu juga dengan RUU pajak itu sendiri. (Lukman Hqeem)