ESANDAR, Jakarta – Jepang akan mendesak rekan-rekan G20 pada sebuah pertemuan minggu depan untuk meningkatkan upaya pencegahan mata uang kripto dari penggunaannya untuk tujuan pencucian uang.
Sayangnya, prospek agar para pemimpin keuangan G20 untuk menyetujui peraturan global tersebut sangat rendah. Ada sejumlah perbedaan cara pandang dan pendekatan yang berbeda-beda diantara negara-negara G20 mengenai mata uang kripto ini. Sejauh ini, pembicaraan yang berlangsung berusaha lebih menitik beratkan pada langkah-langkah anti-pencucian uang dan perlindungan konsumen, bukan bagaimana perdagangan mata uang kripto ini dapat mempengaruhi sistem perbankan.
Sejumlah negara anggota G20 memang diketahui tidak secara ketat menerapkan sejumlah aturun mengenai perdagangan mata uang kripto, bahkan terkesan longgar. Para menteri keuangan dan bankir sentral dari Negara G20 bertemu di Buenos Aires pada 19-20 Maret, dimana salah satu agenda diskusi adalah mengenai mata uang kripto.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris, terdiri atas 37 negara yang dibentuk oleh kekuatan industri G7 dengan tujuan untuk memerangi keuangan gelap, melaporkan kepada G20 mengenai cara-cara untuk mencegah agar mata uang kripto tidak digunakan untuk pencucian uang.
Kini, para eksekutif Jepang mengkhawatirkan celah untuk pencucian uang, disisi lain ada konsensus yang luas di antara negara-negara G20 mengenai perlunya langkah-langkah pengamanannya. Sejumlah negara diketahui memiliki peraturan yang lebih longgar daripada yang lain..
Jepang adalah negara pertama yang mengadopsi sistem nasional untuk mengawasi perdagangan kriptocurrency, walaupun melakukan pengecekan pada beberapa bursa tahun ini setelah pencurian $ 530 juta dari satu bursa, Coincheck Inc.
Perancis dan Jerman telah mengatakan bahwa mereka akan membuat proposal bersama untuk mengatur pasar cryptocurrency bitcoin. Seorang kepala badan pengawas Uni Eropa mengatakan sebuah strategi jangka pendek dapat berfokus pada penerapan peraturan anti pencucian uang dan pendanaan teroris, memperingatkan konsumen akan risiko perdagangan kripto dan mencegah bank menahan mereka.
Caranya adalah dengan menerapkan peraturan untuk melindungi konsumen dan mencegah aktivitas terlarang, tanpa inovasi yang mencekik di sektor kripto dan fintek yang berkembang pesat, kata pejabat Jepang. (Lukman Hqeem)